Sebagai Ponny, beauty influencer yang sering ngobrol soal kesehatan mental dan body confidence di womenshealth.co.id, aku nggak bisa diam ketika banyak DM masuk soal kekerasan seksual di Unsri. Di satu sisi, kampus seharusnya jadi ruang aman buat belajar dan berkembang. Di sisi lain, muncul cerita tentang pelecehan, ancaman, sampai intimidasi yang bikin banyak mahasiswi takut bahkan untuk sekadar datang ke kelas. Di artikel ini, aku mau mengulas update penanganan kekerasan seksual di Unsri terkini, apa saja langkah kampus, di mana celahnya, dan apa yang bisa teman-teman lakukan untuk saling jaga.
> “Sebagai penyintas kekerasan berbasis gender, aku tahu rasanya nggak dipercaya dan disalahkan. Itu juga yang bikin aku janji sama diri sendiri: kalau punya platform, aku akan pakai untuk bersuara buat teman-teman yang suaranya sering diabaikan.” – Ponny
Gambaran terkini kekerasan seksual di Unsri
Sebelum ngomongin penanganan, kita perlu lihat dulu gambaran kekerasan seksual di Unsri yang belakangan ramai dibahas di media sosial dan grup internal mahasiswa. Cerita yang muncul bukan cuma satu dua, tapi berseri: ada yang terjadi di ruang kelas, di kegiatan organisasi, di bimbingan skripsi, sampai di lingkungan kos sekitar kampus.
Banyak korban kekerasan seksual di Unsri mengaku awalnya ragu buat speak up. Alasannya klasik tapi menyakitkan: takut nilai turun, takut dicap cari perhatian, takut malah disalahkan karena pakaian, jam pulang, atau karena dianggap “terlalu dekat” dengan pelaku. Beberapa kasus baru terangkat setelah ada keberanian kolektif, misalnya lewat thread anonim, petisi, atau laporan bersama.
Yang bikin hati makin sesak, sebagian korban bercerita pernah mencoba melapor tapi merasa prosesnya lambat, berbelit, atau tidak cukup berpihak pada korban. Dari sinilah tekanan publik dan desakan mahasiswa muncul, menuntut kampus memperbaiki sistem penanganan kekerasan seksual di Unsri secara nyata, bukan cuma pernyataan di atas kertas.
Regulasi dan aturan kampus soal kekerasan seksual di Unsri
Sebelum kasus-kasus ini mengemuka, secara nasional sudah ada payung hukum yang mengatur penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Unsri sebagai kampus negeri tidak bisa lepas dari aturan itu dan wajib menyesuaikan diri.
Landasan hukum yang menjadi pegangan
Untuk memahami penanganan kekerasan seksual di Unsri, penting tahu dulu aturan yang jadi dasar tindakan kampus. Beberapa di antaranya:
– Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi
– Peraturan Rektor dan/atau Surat Keputusan internal yang mengatur pembentukan satuan tugas serta mekanisme laporan
– Kode etik mahasiswa dan dosen yang memasukkan kekerasan seksual sebagai pelanggaran berat
Aturan ini mengharuskan kampus punya sistem yang jelas: pencegahan, kanal pengaduan, pendampingan, serta sanksi administratif. Dalam kerangka ini, kekerasan seksual di Unsri tidak boleh lagi dianggap urusan “pribadi” antara korban dan pelaku, tetapi pelanggaran serius yang merusak keamanan akademik.
> “Waktu dulu aku mengalami pelecehan di lingkungan kerja, yang paling bikin hancur bukan cuma kejadian itu, tapi komentar orang sekitar yang bilang, ‘Udah, jangan dibesar-besarkan.’ Kita harus berhenti mengecilkan luka orang lain.” – Ponny
Aturan internal yang mulai diperkuat
Menjawab sorotan publik, Unsri mulai menegaskan kembali aturan internal terkait kekerasan seksual di kampus. Di beberapa pernyataan resmi, pihak kampus menyebut:
– Komitmen menjalankan Permendikbudristek 30/2021
– Penyiapan atau penguatan satuan tugas penanganan kekerasan seksual
– Pengaturan sanksi bagi pelaku, mulai dari teguran keras, skorsing, sampai pemberhentian, tergantung beratnya pelanggaran
Namun, yang sering jadi pertanyaan mahasiswa adalah seberapa tegas aturan itu dijalankan di lapangan. Apakah benar semua laporan direspons, atau hanya yang sudah viral? Apakah korban diberi informasi jelas tentang progres kasus, atau dibiarkan menunggu tanpa kepastian? Di titik ini, aturan tertulis perlu diuji lewat praktik sehari-hari.
Satgas dan mekanisme pelaporan kekerasan seksual di Unsri
Salah satu pilar penting dalam penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi adalah keberadaan satuan tugas yang terlatih dan independen. Unsri juga mengarah ke sana, meski implementasinya masih terus dikritisi dan diperbaiki.
Pembentukan satgas kekerasan seksual di Unsri
Mengacu pada regulasi nasional, kampus perlu membentuk satuan tugas yang bertugas:
– Menerima dan menindaklanjuti laporan kekerasan seksual di Unsri
– Melakukan asesmen awal terhadap kasus
– Mengusulkan langkah perlindungan bagi korban
– Memberikan rekomendasi sanksi kepada pimpinan kampus
Biasanya satgas beranggotakan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang sudah mendapat pelatihan soal kekerasan berbasis gender, konseling dasar, dan etika kerahasiaan. Idealnya, komposisi satgas juga memperhatikan representasi gender dan latar belakang keilmuan agar korban merasa lebih nyaman.
Yang sering jadi titik krusial: apakah satgas benar-benar independen, atau justru berada di bawah tekanan struktur kekuasaan di kampus. Ini menentukan keberanian mereka dalam mengungkap kasus yang melibatkan figur berpengaruh.
Kanal pelaporan yang mulai dibuka
Untuk kekerasan seksual di Unsri, kampus mulai menyediakan beberapa jalur laporan, misalnya:
– Email resmi satgas atau unit pengaduan
– Formulir online yang bisa diisi anonim maupun dengan identitas lengkap
– Laporan langsung ke biro kemahasiswaan, fakultas, atau bagian hukum
– Nomor kontak tertentu untuk konsultasi awal
Namun, punya kanal bukan berarti otomatis aman digunakan. Banyak korban masih ragu karena khawatir:
– Identitas mereka bocor ke lingkungan kampus
– Laporan “mentok” di meja pejabat tanpa kejelasan
– Mereka akan dipanggil berulang kali dan harus menceritakan kejadian traumatis berkali-kali
> “Buat teman-teman yang pernah DM aku soal kekerasan seksual di kampus, aku selalu bilang: kamu berhak memilih cara paling aman buatmu. Tidak melapor bukan berarti kamu lemah. Tapi kalau kamu ingin melapor, kamu berhak atas proses yang manusiawi dan melindungi.” – Ponny
Pendampingan korban kekerasan seksual di Unsri
Penanganan kekerasan seksual di Unsri tidak boleh berhenti di tahap administrasi dan sanksi. Korban adalah manusia yang sedang terluka, dan mereka butuh lebih dari sekadar berita bahwa pelaku sedang diperiksa.
Dukungan psikologis dan konseling
Dalam beberapa update, pihak kampus menyebut adanya layanan konseling bagi mahasiswa. Idealnya, untuk kasus kekerasan seksual di Unsri, layanan ini:
– Menyediakan psikolog atau konselor yang memahami isu kekerasan berbasis gender
– Menjamin kerahasiaan dan tidak menyalahkan korban
– Mengizinkan korban datang dengan pendamping yang mereka percaya
– Memberi pilihan konseling tatap muka maupun online
Sayangnya, di banyak kampus, layanan konseling masih terbatas jumlah tenaga dan jam operasionalnya. Korban bisa saja harus menunggu lama, padahal mereka butuh bantuan segera. Di sinilah jaringan di luar kampus, seperti LSM, komunitas perempuan, atau lembaga layanan korban, bisa jadi penopang penting.
Perlindungan akademik dan sosial
Korban kekerasan seksual di Unsri sering kali harus tetap bertemu pelaku di kelas, organisasi, atau bahkan saat bimbingan tugas akhir. Tanpa pengaturan khusus, ini bisa memperparah trauma. Langkah perlindungan yang seharusnya bisa diberikan kampus misalnya:
– Mengganti dosen pembimbing atau penguji jika pelaku adalah bagian dari proses akademik korban
– Mengatur jadwal kelas agar korban tidak harus satu ruangan dengan pelaku
– Memberi dispensasi kehadiran atau tugas jika korban butuh waktu pemulihan
– Menjaga agar korban tidak jadi bahan gosip di lingkungan kampus
> “Yang sering orang lupa, setelah pelecehan terjadi, hidup korban tidak otomatis balik normal. Tiap ketemu koridor tertentu, suara tertentu, bahkan wangi parfum tertentu, bisa memicu ingatan yang bikin sesak napas. Itulah kenapa perlindungan di kampus itu bukan bonus, tapi keharusan.” – Ponny
Sanksi dan proses penegakan aturan di Unsri
Topik yang paling sering ditanyakan di DM dan komentar adalah: “Pelakunya benar-benar dihukum nggak?” Ini wajar, karena rasa keadilan korban dan rasa aman mahasiswa lain sangat bergantung pada ketegasan penegakan aturan.
Jenis sanksi untuk pelaku kekerasan seksual di Unsri
Secara garis besar, sanksi administratif di perguruan tinggi bisa meliputi:
– Teguran tertulis dan pembinaan khusus
– Pembatasan kegiatan akademik atau organisasi
– Skorsing untuk jangka waktu tertentu
– Pemberhentian sementara atau tetap, baik bagi mahasiswa maupun dosen
Untuk dosen atau tenaga kependidikan, bisa juga ada konsekuensi kepegawaian, seperti penundaan kenaikan pangkat atau pemutusan hubungan kerja, tergantung beratnya pelanggaran dan hasil pemeriksaan.
Yang penting diingat, proses administratif kampus tidak menutup kemungkinan proses hukum pidana berjalan. Kekerasan seksual di Unsri bukan cuma urusan etik, tapi juga bisa masuk ranah tindak pidana sesuai KUHP dan UU TPKS.
Tantangan di lapangan
Dalam banyak kasus di kampus manapun, termasuk ketika membahas kekerasan seksual di Unsri, beberapa tantangan yang sering muncul antara lain:
– Korban ditekan untuk “damai” atau mencabut laporan demi nama baik institusi
– Proses pemeriksaan lama dan minim update ke korban
– Sanksi terasa tidak sebanding dengan luka yang dialami korban
– Lingkungan sekitar pelaku justru membela dan menyerang kredibilitas korban
> “Aku pernah ada di posisi ragu: kalau aku speak up, apa aku bakal dipercaya, atau malah di-bully? Di situlah aku sadar, keadilan buat korban nggak cuma soal hukuman untuk pelaku, tapi juga soal bagaimana lingkungan merespons keberanian korban.” – Ponny
Peran mahasiswa, komunitas, dan solidaritas perempuan di Unsri
Penanganan kekerasan seksual di Unsri bukan cuma urusan rektorat atau satgas. Budaya kampus dibentuk oleh semua orang di dalamnya: mahasiswa, dosen, organisasi, dan komunitas.
Gerakan mahasiswa dan ruang aman
Di beberapa fakultas, mahasiswa mulai bikin:
– Ruang diskusi tentang kekerasan seksual dan persetujuan
– Kampanye edukasi di media sosial internal kampus
– Sistem buddy atau teman pendamping kalau ada yang ingin melapor
– Kolaborasi dengan komunitas luar kampus untuk pendampingan hukum dan psikologis
Langkah-langkah ini penting karena banyak korban pertama kali curhat ke teman, bukan ke pihak resmi. Kalau teman-temannya paham cara merespons dengan empati, tidak menyalahkan, dan tahu ke mana harus mengarahkan korban, proses pemulihan bisa sedikit lebih ringan.
Mengubah cara kita melihat korban
Kekerasan seksual di Unsri tidak akan berkurang kalau budaya menyalahkan korban masih dibiarkan. Kalimat-kalimat seperti “kenapa nggak teriak?”, “kenapa baru ngomong sekarang?”, atau “pakaianmu waktu itu apa?” harus mulai kita buang jauh-jauh.
> “Aku selalu bilang di setiap talkshow: keberanian korban untuk bercerita itu bukan bahan gosip, tapi panggilan buat kita semua untuk berbenah. Kalau kamu nggak bisa membantu, setidaknya jangan menambah luka.” – Ponny
Di level personal, kita bisa mulai dari hal-hal sederhana: percaya ketika korban bercerita, tidak menyebarkan identitas korban, tidak menjadikan kasus sebagai bahan bercandaan, dan berani menegur teman yang melontarkan candaan seksis.
Harapan dan langkah konkret ke depan di lingkungan kampus
Perjalanan penanganan kekerasan seksual di Unsri masih panjang. Ada kemajuan, tapi juga ada banyak PR yang belum selesai. Yang paling penting sekarang adalah memastikan semua kebijakan benar-benar terasa oleh mahasiswa, terutama mereka yang paling rentan.
Beberapa langkah konkret yang bisa terus didorong:
– Sosialisasi berkala tentang apa itu kekerasan seksual di Unsri, termasuk bentuk-bentuk yang sering dianggap sepele seperti komentar seksual, body shaming, atau chat tidak senonoh
– Pelatihan wajib untuk dosen, tenaga kependidikan, dan pengurus organisasi mahasiswa soal etika relasi kuasa dan pencegahan kekerasan seksual
– Monitoring transparan tentang kinerja satgas, tanpa membuka identitas korban
– Kolaborasi dengan lembaga layanan korban di luar kampus untuk memperkuat pendampingan
> “Buat teman-teman Unsri yang mungkin lagi baca ini sambil gemetar karena merasa relate: kamu tidak sendirian. Luka kamu nyata, dan kamu berhak atas ruang aman, didengar, dan dipercaya. Kalau kampus adalah rumah kedua, maka rumah itu wajib belajar meminta maaf dan berbenah.” – Ponny
Comment