Sebagai Ponny, yang biasanya ngomongin skincare, body care, dan self love di womenshealth.co.id, aku mau ajak kamu ngobrol soal sesuatu yang kelihatannya “berat”, tapi sebenarnya nyambung banget sama hidup kita sehari hari, yaitu politik perempuan Indonesia. Dari siapa yang bikin aturan soal cuti melahirkan, sampai siapa yang nentuin anggaran kesehatan mental dan kekerasan seksual, semua itu ujung ujungnya balik ke politik dan siapa yang duduk di kursi kuasa.
> “Aku dulu mikir politik itu jauh, kotor, dan bukan urusan aku. Sampai aku sadar, hak tubuhku, karierku, bahkan pilihan baju dan cara aku berekspresi, semuanya bisa diatur oleh orang orang yang nggak pernah aku pilih.” – Ponny
Di artikel ini, aku bakal bahas politik perempuan Indonesia lewat kacamata yang lebih jujur, kadang pedas, kadang personal. Ada skandal, ada kuasa, ada janji perubahan yang sering bikin kita berharap, tapi juga capek.
—
Dari Dapur ke Parlemen Perjalanan Politik Perempuan Indonesia
Sebelum ngomongin skandal dan kuasa, kita perlu tahu dulu gimana perjalanan politik perempuan Indonesia dari dulu sampai sekarang. Biar kita nggak cuma reaktif, tapi ngerti akar masalahnya.
Dari Kartini ke Kuota Politik Perempuan Indonesia
Kalau dengar nama Kartini, kebanyakan dari kita langsung kebayang kebaya, sanggul, dan kutipan soal emansipasi. Tapi perjuangan perempuan nggak berhenti di surat surat Kartini. Di era awal kemerdekaan, perempuan Indonesia sudah aktif di organisasi politik, ikut rapat, bahkan ikut lobi lobi penting.
Lalu kenapa sekarang kita masih sering merasa suara perempuan kurang kedengaran
Beberapa poin penting yang sering kelewat dibahas
– Tahun tahun awal kemerdekaan, perempuan sempat punya posisi strategis di beberapa organisasi dan partai, tapi jarang diangkat ke permukaan
– Di masa Orde Baru, perempuan lebih sering diposisikan sebagai “ibu rumah tangga teladan” ketimbang aktor politik
– Setelah reformasi, baru muncul lagi dorongan kuat untuk mendorong politik perempuan Indonesia lewat aturan kuota
Indonesia punya aturan kuota 30 persen perempuan di daftar calon legislatif. Kedengarannya keren, tapi pelaksanaannya sering cuma “formalitas”. Banyak perempuan ditempatkan di nomor buntut daftar caleg, atau sekadar jadi pemenuh syarat.
> “Aku pernah ngobrol sama salah satu caleg perempuan. Dia cerita, ‘Aku disuruh maju, tapi nggak dikasih modal, nggak dikasih tim, seolah olah aku cuma angka di kertas.’ Di situ aku sadar, kuota tanpa kuasa itu cuma dekorasi.” – Ponny
Citra Perempuan di Politik Antara Simbol dan Substansi
Politik perempuan Indonesia sering digambarkan lewat citra yang manis, rapi, dan aman. Perempuan yang terlalu vokal gampang dibilang “galak”, “keras”, atau “tidak feminin”.
Kita sering lihat
– Caleg perempuan yang dipoles habis habisan secara visual, tapi gagasannya tidak diberi ruang
– Perempuan di panggung politik yang dijual sebagai “ibu bangsa”, “sosok keibuan”, tapi jarang ditanya sikapnya soal kekerasan seksual, kesehatan reproduksi, atau ketimpangan upah
– Perempuan yang berani mengkritik, justru diserang secara personal, bukan argumennya
Di sini kelihatan, politik perempuan Indonesia belum sepenuhnya bicara soal otak dan visi, tapi masih terlalu sering terjebak di soal penampilan dan stereotip.
—
Skandal dan Politik Perempuan Indonesia Ketika Tubuh dan Nama Jadi Komoditas
Begitu kita masuk ke wilayah skandal, situasinya makin kompleks. Skandal di politik itu nggak kenal gender, tapi cara publik dan media memperlakukan perempuan dan laki laki dalam skandal sering beda banget.
Skandal, Gosip, dan Cara Media Menguliti Perempuan
Ketika ada skandal yang melibatkan politisi laki laki, fokus biasanya ke
– Uang
– Jabatan
– Jaringan politik
Tapi ketika skandal menyentuh politisi perempuan, politik perempuan Indonesia sering diberitakan dengan bumbu berlebihan
– Tubuhnya dibahas
– Gaya pakaiannya dikomentari
– Kehidupan pribadinya diobrak abrik
Hal yang menyakitkan, sering kali
– Perempuan yang jadi korban justru disalahkan
– Perempuan yang berani bersuara dianggap cari sensasi
– Perempuan yang mencoba bersih dari skandal malah diserang dengan gosip personal
> “Waktu ada kasus pelecehan yang melibatkan figur publik, aku baca komentar netizen, dan jujur, aku mual. Korban dituduh menggoda, dibilang lebay, dan semua itu datang bukan cuma dari laki laki, tapi juga dari perempuan. Di situ aku mikir, kalau sesama perempuan aja belum saling jaga, gimana kita mau kuat di politik” – Ponny
Politik perempuan Indonesia nggak akan maju kalau setiap perempuan yang berani tampil di ruang publik selalu siap “diadili” bukan karena kebijakannya, tapi karena tubuh dan kehidupannya.
Skandal Uang dan Dinasti Ketika Perempuan Jadi Wajah, Bukan Otak
Ada juga fenomena lain yang sering dibahas pelan pelan tapi jarang diakui terang terangan perempuan dipakai sebagai wajah bersih untuk menutupi jaringan kekuasaan laki laki di belakangnya.
Contoh polanya
– Istri, anak, atau kerabat perempuan dari tokoh berpengaruh maju sebagai caleg atau kepala daerah
– Nama perempuan dipakai untuk melanjutkan dinasti politik
– Keputusan penting tetap diambil oleh “orang di belakang layar”
Di sini, politik perempuan Indonesia rawan terjebak di posisi simbolis
– Perempuan kelihatan berkuasa, tapi tidak benar benar memegang kendali
– Perempuan diminta menandatangani kebijakan, tapi tidak diajak diskusi sejak awal
– Perempuan dijadikan tameng saat ada kritik, tapi tidak diberi ruang saat ada peluang
Ini bukan berarti perempuan yang berasal dari keluarga politisi pasti buruk. Banyak yang benar benar kerja keras dan punya kapasitas. Masalahnya, sistemnya sering tidak memberi ruang yang adil bagi perempuan yang datang dari luar lingkaran kuasa.
—
Kuasa di Tangan Perempuan Apa yang Bisa Berubah
Sekarang kita geser sedikit dari skandal ke soal kuasa. Waktu kita ngomongin politik perempuan Indonesia, pertanyaannya bukan cuma “berapa banyak” perempuan di politik, tapi “apa yang mereka lakukan” ketika sudah punya posisi.
Kursi Perempuan di Parlemen dan Kebijakan yang Menyentuh Tubuh Kita
Bayangin, kalau di ruangan yang bahas
– RUU kekerasan seksual
– Cuti haid dan cuti melahirkan
– Akses layanan kesehatan reproduksi
– Kesehatan mental remaja dan ibu bekerja
Cuma ada satu dua perempuan, sisanya laki laki. Bukan berarti laki laki nggak bisa peduli, tapi pengalaman hidup itu beda.
Ketika politik perempuan Indonesia mulai mengisi ruang ruang pengambilan keputusan, hal hal ini mulai lebih sering dibahas
– Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga
– Regulasi soal pelecehan di tempat kerja
– Kesehatan ibu dan anak, termasuk gizi dan imunisasi
– Edukasi seksualitas yang lebih aman dan sehat
> “Sebagai orang yang sering bahas body positivity dan kesehatan mental perempuan, aku sering mikir, percuma kita ajak perempuan sayang sama tubuhnya kalau negaranya nggak melindungi tubuh itu. Perempuan disuruh kuat, tapi sistemnya nggak berhenti menyakiti.” – Ponny
Kuasa di tangan perempuan bukan jaminan semua masalah selesai. Tapi tanpa perempuan di ruang itu, kebijakan yang menyentuh hidup kita sehari hari sering cuma jadi catatan pinggir.
Perempuan, Media Sosial, dan Politik Baru
Satu hal yang bikin politik perempuan Indonesia punya harapan adalah media sosial.
Sekarang
– Aktivis muda perempuan bisa bersuara tanpa harus punya jabatan
– Korban kekerasan bisa saling menguatkan dan bikin gerakan
– Isu isu yang dulu dianggap “tabu” seperti pelecehan, kesehatan reproduksi, dan kesehatan mental bisa dibahas terbuka
Tapi sisi lainnya
– Perempuan yang vokal sering jadi target serangan online
– Doxxing, body shaming, sampai ancaman kekerasan seksual sering diterima aktivis perempuan
– Banyak yang akhirnya memilih diam karena capek dan takut
Di titik ini, politik perempuan Indonesia nggak cuma soal gedung parlemen, tapi juga soal keberanian perempuan untuk bersuara di timeline, di kolom komentar, di konten konten yang mereka buat.
—
Janji Perubahan di Politik Perempuan Indonesia Antara Harapan dan Rasa Lelah
Setiap menjelang pemilu, kita selalu mendengar janji perubahan. Perempuan dijadikan target kampanye
– Janji pemberdayaan
– Janji bantuan modal usaha
– Janji perlindungan hukum
– Janji peningkatan layanan kesehatan
Tapi setelah pemilu lewat, banyak perempuan yang merasa cuma dijadikan angka dan foto di baliho.
Janji yang Menyentuh Isi Dompet dan Isi Kepala
Politik perempuan Indonesia sering dipersempit jadi program program seperti
– Pelatihan menjahit
– Pelatihan memasak
– Bazar UMKM
Program program ini bagus, tapi kalau berhenti di situ saja, kita cuma diarahkan untuk “produktif” tanpa diberi ruang untuk kritis. Perempuan diajak berdaya secara ekonomi, tapi tidak diberi akses untuk paham hak hukumnya, hak politiknya, dan hak atas tubuhnya sendiri.
Janji perubahan seharusnya juga menyentuh
– Pendidikan politik untuk perempuan dari berbagai kelas sosial
– Akses bantuan hukum yang ramah perempuan
– Ruang aman untuk melapor kekerasan tanpa takut dihakimi
– Kebijakan kerja yang manusiawi untuk ibu bekerja, buruh perempuan, dan pekerja informal
> “Aku sering ketemu perempuan yang jago banget jualan online, pinter atur keuangan, tapi kalau ditanya soal hak hukumnya, soal gimana caranya melapor kalau dia dilecehkan, dia bingung. Mereka kuat, tapi dibuat tidak tahu. Di situ aku ngerasa, ini bukan soal kurang cerdas, tapi kurang diberi akses.” – Ponny
Harapan Baru dari Generasi Muda Perempuan
Mau sepesimis apa pun kita soal politik perempuan Indonesia, selalu ada celah harapan, terutama dari generasi muda
– Mahasiswi yang berani turun ke jalan bawa poster menuntut keadilan
– Konten kreator yang pakai platformnya untuk edukasi isu gender dan hak perempuan
– Komunitas kecil di kota dan desa yang bikin ruang aman untuk perempuan ngobrol dan belajar
Mereka mungkin belum punya kursi di parlemen, tapi mereka sudah menggeser percakapan. Topik yang dulu dianggap “aib” sekarang bisa dibahas di podcast, live Instagram, atau diskusi kecil di kafe.
Di titik inilah politik perempuan Indonesia pelan pelan berubah bukan cuma soal siapa yang duduk di kursi kekuasaan, tapi juga soal siapa yang berani bersuara, siapa yang saling jaga, dan siapa yang menolak lagi untuk diam.
Comment